KLAUSULA: Mengenal Fungsi dan kegunaan Penting Merek

KLAUSULA: Mengenal Fungsi dan kegunaan Penting Merek

Merek atau merk punyai manfaat terlalu penting, baik di dalam bisnis, perdagangan, maupun aktivitas lain terhitung organisasi sosial seperti Palang Merah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merk terhitung disebut sebagai jenama. Menurut Undang-undang, merk adalah isyarat yang bisa ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, di dalam wujud dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau paduan dari dua atau lebih unsur selanjutnya untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum di dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa.

Fungsi mutlak yang utama adalah sebagai daya pembeda dari suatu produk barang atau jasa. Bayangkan kecuali seluruh produk rokok diberi merk “Rokok” atau seluruh produk susu di Indonesia diberi nama merk “Susu.” Hasilnya bakal memicu orang bingung gara-gara untuk produk bersama dengan merk sama tapi punyai kualitas dan jumlah yang berbeda. Jika Anda hendak belanja susu formula, dan yang Anda sampaikan kepada penjual adalah “susu formula” maka penjual bakal beri tambahan banyak pilihan bersama dengan banyak variasi harga.

Namun Jika yang Anda sebut mereknya, apabila SGM Eskplor, Babelove, Morinaga, Nutribaby Royal, atau Nutramigen, maka itulah yang bakal didapat. Dengan menyebut merek, maka orang terhitung bakal mengetahui asal barang atau jasa dari perusahaan A atau B. Maka inilah manfaat ke-2 merek, yaitu sebagai isyarat untuk menegenali asal barang atau jasa dari produsen atau pihak mana. Artinya, merk terhitung bermanfaat sebagai penghubung suatu barang dan jasa bersama dengan produsennya monitoring merek .

Nah, kecuali menyebut SGM Eskplor, Morinaga, atau Nutribaby Royal, maka bakal terbayang kualitas (walaupun bisa diperdebatkan) suatu susu formula, sekaligus level harganya. Di sinilah merk bermanfaat sebagai penentu kualitas dari suatu barang dan/atau jasa. Produsen terhitung bakal mengunakan merk sebagai layanan promosi. Tanpa merek, suatu iklan atau promosi barang atau jasa tidak bakal efektif, lantaran orang menjadi bertanya-tanya soal produk manakah suatu iklan itu ditampilkan. Fungsi seterusnya adalah menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi. Membeli sebuah Datsun Go Panca tentu berbeda jauh bersama dengan belanja Lexus LS 500.

Demikian terhitung saat seseorang mengendarainya, performa dan citranya berbeda. Bahkan, merk selanjutnya bisa menyatakan kelas sosial seseorang. Dengan penjabaran itu maka merk terhitung sama janji produsen kepada costumer dan menyatakan value proposition. Oleh gara-gara itu, sebagai contoh, Toyota menawarkan Agya dan saat yang sama terhitung menjajakan Camry. Reputasi yang ingin dibangun Toyota atas dua merk itu berbeda, dan ekspektasi costumer pun berbeda atas dua produk tersebut. Perlindungan Hukum Fungsi lainnya adalah pemberian hukum, di dalam konteks jenama itu udah didaftarkan ke kantor merek. Di Indonesia, area pendaftaran merk adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pemberian hukum ini kadang-kadang dilupakan pelaku bisnis lantaran mereka hanya fokus pada manfaat reputasi dan promosi produk atau jasa.

Padahal, suatu merk yang tidak didaftarkan dan meraih sertifikasi maka merk selanjutnya bakal gampang diambil pihak lain. Hal itu gara-gara komitmen pendaftaran merk di Indonesia adalah first to file, yaitu siapa yang pertama kali mendaftarkanya yang diakui sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek. Berbagai promosi merk yang menggunakan banyak sumber daya bakal sia-sia kecuali ternyata merk selanjutnya udah dimiliki oleh orang lain. Dan bahkan, Anda bisa kena kasus hukum gara-gara diakui gunakan merk orang lain tanpa izin. Oleh gara-gara itu, pendaftaran merk ke Direktorat Merek DJKI bakal beri tambahan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Perlindungan merk di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 berkenaan Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 berkenaan Pendaftaran Merek.

Permenkumham 67/2019 beri tambahan kerangka tata langkah pendaftaran merek, baik secara di dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Untuk pendaftaran internasional, Indonesia udah meratifikasi Madrid Protocol bersama dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 berkenaan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *